The Forest Scribe

Suku Asli Anak Rawa Penyengat Memperjuangkan Hutan Adatnya

 

Oleh Winahyu Dwi Utami

Lima tahun telah berlalu dan suku asli Anak Rawa Penyengat yang bermukim di daerah aliran sungai atau selat antara pulau-pulau yang ditumbuhi oleh hutan bakau di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, masih terus berjuang mendapatkan pengakuan atas Hutan Adat mereka. 

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Masyarakat Adat Asli Anak Rawa telah memperjuangkan pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dan keberadaan Hutan Adat mereka, namun hingga kini, pengakuan tersebut masih belum juga diperoleh. Perda Nomor 2 tahun 2015 itu menetapkan Kampung Penyengat sebagai satu dari delapan kampung adat di Siak.

“Sejak diterbitkannya Perda Nomor 2 tahun 2015, kami Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat sudah memperjuangkan pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dan keberadaan Hutan Adat,” kata Ketua Kerapatan Adat Suku Anak Rawa, Alit.

Luas hutan yang diajukan untuk mendapatkan status Hutan Adat  ini sekitar 18.952,97 hektar. Hutan adat yang diajukan ini bersebelahan dengan wilayah MPA/Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di sisi Utara, dengan wilayah PT.Triomas di selatannya, sementara d sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dayun dan di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah PT.RAPP.

Pengajuan Hutan Adat sudah disampaikan pada Bulan Maret 2018 ke KLHK melalui Direktorat Jenderal Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.

“Setahun setelah itu direspon KLHK. Disebutkan ada berkas kami yang kurang dan itu tahapannya harus melalui pemerintah kabupaten/kota,” terang Alit.

“Yang kurang adalah pemetaan wilayah adat yang ditandatangani Bupati Siak. Ini yang sedang kami perjuangkan,” tambahnya.

Suku Anak Rawa merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang sudah hidup secara turun temurun bersandarkan kepada Hukum Adat Asli Anak Rawa. Kampung Adat Penyengat yang paling tidak sudah mereka diami sejak tahun 1930an, memiliki luas 54.000 hektar. 

Saat ini penduduk Kampung Penyengat sudah berbaur dengan pendatang dari berbagai daerah dengan jumlah penduduk mencapai 1.797 jiwa atau 478 Kepala Keluarga (KK). Namun mayoritas dari jumlah tersebut adalah Suku Asli Anak Rawa. 

Mereka ada menggantungkan hidup dari alam dengan menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Hampir 80 persen Suku Asli Anak Rawa bekerja sebagai penangkap ikan dan berkebun karet. 

Suku ini membangun rumah mereka di tepian sungai atau ceruk di ladang-ladang mereka. Rumah orang Asli terbuat dari bahan kayu bulat, dinding dan lantai dari kulit kayu, sedangkan atapnya terbuat dari daun kepau atau daun rumbia. Rumah-rumah orang Asli biasanya berbentuk panggung dan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu. Bagian depan biasanya umba-umba atau teras sebagai tempat beristirahat. 

Masyarakat Adat Asli Anak Rawa Penyengat ingin memiliki pengakuan atas Hutan Adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah adat mereka, sehingga mereka dapat  mengelola dan memanfaatkan hutan tersebut secara lestari berdasarkan hukum adat yang sudah merupakan kearifan leluhur mereka.

“Kami berkeinginan untuk menjaga kelestariannya dengan mengelolanya berdasarkan Hukum Adat yang berlaku yang telah kami tuangkan dalam sebuah piagam kesepakatan sebagai wujud kepedulian kami terhadap pelestarian hutan yang semakin hari semakin terancam,” jelas Alit yang didampingi oleh Dom, seorang Batin Anak Rawa dan Toko, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam).

Masyarakat Asli mengajukan permintaan hak atas hutan adat ini sebagai wujud kepedulian mereka terhadap pelestarian hutan yang semakin hari semakin terancam akibat pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Dan selama ini, mereka, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari hutan yang secara turun temurun sudah menjadi sumber kehidupan suku.

“Sebaliknya, musibah yang sering kami terima seperti banjir, pencemaran udara, rusaknya ekosistem serta sumber penghidupan dari hutan, konflik dengan satwa serta makin berkurangnya eksistensi adat di dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah adat kami,” ujar Alit.

Atas dasar itu Masyarakat Hukum Adat bersama dengan para pihak yang peduli telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pemetaan partisipatif, temu masyarakat adat untuk membangun kesepakatan bersama batas wilayah adat  dengan wilayah sempadan, komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, lanjut Alit.

Alit optimis mereka bisa mendapatkan hutan hak atau hutan adat. Karena  dua dari tujuh masyarakat adat di Kabupaten Kampar yang telah mengajukan permintaan serupa sudah mendapatkan  Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat dari KLHK yang diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 21 Februari 2020 lalu.

Dua hutan adat yang sudah diakui tersebut adalah Hutan Adat Imbo Putui untuk Kenegerian Petapahan seluas 251 hektar, dan Hutan Adat Kenegerian Kampa seluas 156,8 hektar. Untuk hutan adat Kenegerian Kampa terbagi dalam dua hamparan, masing-masing diberi nama Ghimbo Lidah dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampar.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mendukung penuh upaya yang dilakukan masyarakat adat Penyengat tersebut. “Kami mendukung penuh masyarakat adat yang ingin memperjuangkan hak di tanah ulayatnya. Kita sudah membentuk tim untuk membantu secara teknis dan administrasinya,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Syahril Abu Bakar, Kamis (10/12/2020).

Pihaknya akan mendampingi masyarakat dan tetua adat Suku Asli Anak Rawa Penyengat sudah menemui pengurus LAM Riau untuk meminta dukungan dan bantuan.

“Karena di Siak baru saja melakukan Pilkada, maka sementara kita akan menunggu pemerintah definitif dulu untuk menindaklanjuti berkas yang sudah dimasukkan beberapa waktu lalu,” kata Syahril.

Alit merasa respons LAM Riau sangat positif ketika mereka memohon dukungan agar ikut berkontribusi membantu proses mendapatkan hutan hak. “Kami juga butuh pendamping yang benar-benar berpengalaman. Bahtera Alam, WRI, AMAN Kampar adalah NGO yang pernah sukses mendampingi masyarakat adat di Kampar memperoleh pengakuan hutan adat. Pengalaman mereka sangat berarti untuk langkah kami ke depan,” jelas Alit.

Dengan memperoleh hak atas Hutan Adat, yang didefinisikan sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka semua konsesi di atas hutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat yang berkuasa atas hutan tersebut. Konsesi yang sudah ada, dengan demikian, harus ditinjau kembali dan memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat setempat. 

Status penguasaan hutan adat, akan dapat membantu masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya sementara juga melestarikan adat serta kearifan setempat.*

Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This