The Forest Scribe

RUU Omnibus Law Tidak Menghilangkan Persyaratan Amdal; Pejabat

Omnibus law dan DPR
Foto: Puspita Nasution

Seorang Pejabat Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi menepis anggapan beberapa kalangan, termasuk pegiat lingkungan, yang mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Karya akan meniadakan persyaratan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dalam proses perizinan investasi.

“Kami tidak menghilangkan izin lingkungan. Tidak,” demikian Ihsan Zulkarnaen, Asisten Deputi Pengembangan Investasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, mengatakan keitka berbicara dalam sebuah workshop disini Rabu (4/3).

Ihsan mengatakan bahwa salah satu tujuan pembuatan Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Karya adalah menyederhanakan masalah perizinan, Reformasi yang diinginkan adalah merubah pendekatan berbasis perizinan menjadi pendekatan yang didasarkan atas risiko.

Beberapa kalangan, termasuk pegiat lingkungan, berpendapat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini titik beratnya ada pada usaha menarik investasi hingga tidak berpihak baik kepada lingkungan maupun kepada masyarakat umumnya, termasuk pekerja.

Para pengkritik juga mengatakan bahwa RUU tersebut akan mengancam kelestarian lingkungan dengan menghilangkan persyaratan Amdal dalam proses perizinan investasi.

Ihsan, yang menyanggah anggapan tersebut mengatakan bahwa RUU hanya akan merubah pendekatan dalam menarik investasi.

“Kalau dulu kita license-based approach sekarang diubah paradigmanya menjadi risk-based approach,” ujarnya.

Kalau selama ini segala usaha besar kecil memerlukan berbagai izin yang sama “ruwetnya” bagi usaha besar maupun usaha kecil, maka RUU Omnibus law membedakan persyaratannya  bergantung kepada resiko bidangnya.

“Jika bidang usaha tadi memiliki risiko rendah maka tak perlu ijin, yang diperlukan cukup mendaftar saja,” jelas Ihsan.

Baca juga: Ancaman Omnibus Law Bagi Lingkungan

Ia mencontohkan kalau dulu baik proyek pembangungan pembangkit tenaga listrik maupun toko kelontong memerlukan izin untuk dapat diusahakan, kini toko kelontong yang risikonya jauh lebih kecil dari pembangkit tenaga listrik tidak akan lagi perlu mendapatkan izin namun akan cukup dengan mendaftar saja.

“Usaha di bidang lingkungan yang risikonya tinggi, harus minta izin, harus dengan Amdal, sedangkan yang risikonya rendah tidak perlu Amdal, cukup UKL-PKL,” ujar Ihsan. UKL-PKL merujuk kepada Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Penentuan besar kecilnya risiko suatu bidang akan ditentukan oleh kementerian terkait bersama dengan kementerian koordinasi bidang perekonomian. Ihsan menambahkan bahwa penentuan besar kecilnya risiko ini juga akan bergantung kepada apakah sudah ada kemampuan untuk mengatasi risiko tersebut.

Suatu bidang yang berisiko tinggi, bila sudah diketahui cara mengatasi atau mengelolanya, mungkin akan mendapatkan klasifikasi risiko yang lebih rendah, sebaliknya, bidang dengan risiko rendah tetapi belum memiliki kiat untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut mungkin akan mendapatkan klasifikasi risiko yang lebih tinggi.

“Kami ingin menegaskan bahwa sebenarnya kami tidak menarik kewenangan, tidak mengubah business process. Ini hanya mendudukkannya kembali. Buktinya, izin lingkungan tetap ada, tetapi caranya kita dudukkan lagi,” ujarnya.

Tujuan dari RUU Omnibus Law Cipta Karya, menurutnya adalah membantu negeri ini mencapai visi Indonesia 2045, yaitu menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, kelima atau bahkan menurut beberapa pihak keempat terkuat. Hal ini, menurutnya, akan berarti membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin tetapi juga tak melupakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This