The Forest Scribe

Revisi Kebijakan Food Estate Perlu Untuk Melestarikan Hutan: Pakar

deforestation illustration

Sejumlah pakar kehutanan mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan kawasan hutan lindung sebagai lahan food estate dan menyatakan diperlukannya revisi kebijakan proyek Food Estate untuk menjamin kelestarian hutan lindung.

Berbicara pada sebuah webinar, Direktur Program Hutan dan Iklim Yayasan Mandiri Berkelanjutan Anggalia Putri, mengatakan bahwa proyek Food Estate dapat menjadi bumerang bagi para petani kecil karena menurutnya politik pangan saat ini, seperti harga, kebijakan impor, suplai input pertanian, dan sistem kepemilikan lahan, belum berpihak kepada petani kecil.

“Dikatakan bahwa Food Estate yang meminta lahan besar adalah solusi pangan, tetapi menurut kami, mengikuti data-data yang ada, kami rasa Food Estate ini malah akan membuat petani kesusahan. Masalahnya saat ini politik pangan belum terlalu berpihak pada petani kecil dari harga, impor, suplai input pertanian, kepemilikan lahan, dan lain-lain,” ujar Anggalia.

Anggalia juga menambahkan bahwa saat ini perlindungan dan pemberdayaan sektor pertanian masih sangat kurang. Indonesia juga dirasa belum dapat cepat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan selain itu tingkat kemungkinan terjadinya korupsi pada proyek ini juga tidak bisa dihindari. 

“Masalah lainnya itu, kurangnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap lahan pertanian yang ada, jadi laju konversi lahan pertanian tinggi. Kurangnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan juga korupsi,” ungkap Anggalia.

Ia juga mempertanyakan akan diapakan kayu-kayu dari pembukaan lahan untuk proyek Food Estate ini. “Lalu apabila program food estate ini dijalankan, penebangan kayu untuk pembukaan lahan ini bisa menghasilkan laba sebesar 209 triliun, cuma pertanyaannya apakah ini cara untuk penebangan pohon secara legal? Lalu pertanyaanya adalah kayu-kayu ini akan dikemanakan?,” tambah Anggalia.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi Universitas IPB juga setuju dengan pendapat Anggalia, Ia mengatakan bahwa Food estate yang dicanangkan pemerintah saat ini bukanlah yang pertama kali dan menjabarkan sejumlah kegagalan konsep food estate sebelumnya. 

“Proyek Food Estate ini kan dari dahulu juga ada, bahkan dari masa orde baru. Program satu juta hektar lahan gambut di tahun 1995 terbukti gagal. Program itu rencana dikasih lahan seluas 1.457.100 hektar dan dibagi lima daerah kerja. Selama dua tahun 31.000 hektar lahan telah dibuka dan ditempati 13.000 keluarga, tapi 17.000 hektar lahan yang dibuka lagi belum ditempati sehingga masih sisa 1.409.150 hektar,” ungkap Dwi.

Ia juga memberikan contoh program Food Estate tahun 2012 yang juga gagal. “Food Estate Bulungan 2012 juga gagal, rencana lahan seluas 298.221 hektar tapi lahan yang digunakan menurut laporan hanya 1.024 hektar dan yang ditanam cuma lima  hektar,” tambah Dwi.

Menurut Rizaldi Boer, Direktur Eksekutif CCROM SEAP Universitas IPB kebijakan proyek Food Estate ini berbanding terbalik dengan tujuan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. 

“NDC punya target yang luar biasa untuk mengurangi emisi, nah target-target ini bisa dilakukan dengan penurunan tingkat deforestasi dan pemulihan lahan gambut. Tapi nah dua target ini terancam dengan adanya Food Estate dan akan semakin berat untuk Indonesia dalam mencapai target emisinya,” ujar Rizaldi 

Rizaldi juga mempertanyakan mengenai banyaknya lahan tidur dan lahan yang tidak produktif. “Lahan tidur dan tidak produktif itu banyak sekali, jadi kenapa kita malah mencari lahan dengan membuka hutan?,” tambah Rizaldi. 

Anggalia dan Yayasan Madani Berkelanjutan juga mengutarakan harapan mereka terhadap pemerintah mengenai kebijakan ini.

“Harapan kami sih, pemerintah mengeluarkan hutan alam, ekosistem gambut, dan wilayah masyarakat adat & lokal dari food estate, pemerintah tidak mengizinkan penebangan hutan dan pembukaan gambut untuk food estate agar konsisten dengan komitmen iklim, dan pemerintah menjalankan prinsip tata kelola yg baik (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) dalam pelaksanaan semua program pembangunan termasuk program2 istimewa,” tutup Anggalia.

Baca lebih banyak tulisan oleh Didiet Nugraha.
Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This