The Forest Scribe

Polisi Diterjunkan untuk Mengamankan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Hutan Desa bisa menurunkan kemiskinan dan deforestasi jika dilakukan dengan baik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis telah memerintahkan para Kepala Kepolisian Daerah untuk turut mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan di daerah mereka masing-masing dengan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat.

Perintah tersebut, yang termaktub dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/41/I/Ops.2./2021 tertanggal 12 Januari 2021, dikeluarkan menyusul diterbitkannya beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian dan kehutanan, termasuk  penyerahan baru baru ini, 2.929 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial, hutan adat dan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA.)

“Kami meminta para Kapolda untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA berdasarkan SK tersebut di atas di wilayah masing-masing,” ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto dalam unggahan pada portal berita resmi Polri Tribrata News Rabu (13/1.)

Agus, yang menandatangani surat telegram atas nama Kapolri itu, menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan, terutama di sektor pertanian, yang masih dapat tumbuh positif di masa pandemi COVID-19, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan.

Ia mengatakan bahwa surat telegram tersebut khususnya selain merujuk SK yang sudah dikeluarkan, juga merujuk kepada pengamanan dan pengoptimalan pelaksanaan food estate di kabupaten Pulau Pisau, Kapuas, Humbang Hasundutan dan Papak Barat, serta pengalokasian redistribusi lahan kawasan hutan seluas 1.300.000 hektar untuk masyarakat dalam rangka program TORA.

Para Kapolda juga diminta melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan kegiatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur/terlantar/tidak produktif di wilayah masing-masing guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional. 

Surat Telegram itu juga menginstruksikan para Kapolda untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK tersebut di atas di wilayah masing-masing.  

 “Ini dilakukan untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bio energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain,” kata Agus.

Ia juga menegaskan bahwa surat telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan.

Sebagai bagian dari kebijakan redistribusi aset dan reforma agraria pemerintah, Presiden Joko Widodo pada Kamis, 7 Januari 2021, menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 3.442.000 hektar bagi 651.000 Kepala Keluarga, 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektar, dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektar di 17 provinsi.

Dalam upaya membangun ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sektor pertanian pemerintah merencanakan pembangunan food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah seluas 600.000 hektar serta di Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara seluas 30.000 hektar.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This