The Forest Scribe

Perlu Penguatan Keterbukaan Data dan Informasi Deforestasi: Madani

deforestasi

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan mengapresiasi hasil dari 10 tahun kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam menekan deforestasi, namun  menyarankan agar keterbukaan data dan informasi mengenai deforestasi ini diperkuat.

Pemerintah Norwegia belum lama ini menyetujui pembayaran pertama sebesar $56 juta  atau Rp 840 miliar dari total $1 miliar yang dijanjikan pada Indonesia untuk keberhasilannya  mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO2e. Dana tersebut akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang resmi diluncurkan pada Oktober tahun lalu.

“Kemitraan yang setara dan saling menghormati ini harus dilanjutkan dan diperkuat dengan lebih menekankan pada aspek keterbukaan data dan informasi, partisipasi, serta penghormatan terhadap dan hak-hak masyarakat adat dan lokal terhadap hutan dan sumber daya alam,” demikian Ketua Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya mengatakan memperingati 10 tahun kerjasama Indonesia-Norwegia ini.

Madani, menurutnya dalam siaran pers yang dikirimkan kepada The Forest Scribe Kamis (28/5), mengapresiasi penurunan angka deforestasi Indonesia,“meskipun tidak terlalu signifikan,” sebagai hasil dari berbagai kebijakan korektif yang dikeluarkan pemerintah serta kerja sama internasional yang baik dengan berbagai negara sahabat, termasuk Norwegia.

Dalam kerjasama kemitraan bilateral REDD++(Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi , GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan bersedia memberikan dana $1 miliar itu sebagai imbalan usaha Indonesia untuk menurunkan emisi dari deforestasinya yang merupakan penyumbang utama emisi CO2nya.

Hasil analisis Madani terhadap data deforestasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlihatkan bahwa angka deforestasi bruto Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode 2003-2018, namun terdapat lonjakan besar pada periode 2014-2015, yakni saat momentum politik Pemilihan Umum.

Fadli Ahmad Naufal, , Spesialis GIS Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan dalam siaran pers yang sama bahwa secara kumulatif, deforestasi bruto tertinggi pada periode 2003-2018 terjadi di Provinsi Riau dengan 1,8 juta hektar, disusul Kalimantan Tengah 1,4 juta hektar, Kalimantan Timur 1,2 juta hektar, dan Kalimantan Barat 1,16 juta hektar.

Sementara itu, hutan alam tersisa Indonesia pada 2018 paling luas terdapat di Provinsi Papua seluas 24,9 juta hektar, Papua Barat 8,8 juta hektar, Kalimantan Tengah 7,2 juta hektar, Kalimantan Timur 6,5 juta hektar, Kalimantan Utara 5,6 juta hektar, dan Kalimantan Barat 5,4 juta hektar, imbuhnya.

Namun ia juga menambahkan bahwa meskipun hutan alam yang tersisa terlihat luas, hutan alam di luar Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (IPPIB) dan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang belum dibebani izin/konsesi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan sawit, migas, dan minerba) sesungguhnya sangat kecil, yakni hanya 9,5 juta (10,7%) dari 88,7 juta hektar hutan alam tersisa di tahun 2018.

Baca juga: Perdebatan Definisi Hutan Indonesia

“Hutan alam dengan luas mencapai 9,5 juta hektar ini perlu segera dilindungi oleh kebijakan penghentian izin baru yang diperluas cakupannya agar tidak lenyap akibat perluasan izin/konsesi skala besar, ‘ ujar Teguh .

Teguh juga menambahkan bahwa kebijakan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang dijadwalkan berakhir tahun depan juga harus diperpanjang serta diperluas cakupannya menjadi penghentian izin sawit ke seluruh area yang masih memiliki hutan alam, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

“Hal ini sangat penting agar sawit Indonesia dapat terlepas dari stigma deforestasi yang mencoreng citranya di pasar global,” demikian Teguh.

Ia mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar dana dari Norwegia ini digunakan untuk program-program pemulihan hutan dan lingkungan hidup berbasis masyarakat sangatlah tepat.

“Program perhutanan sosial, misalnya, berpotensi berkontribusi hingga 34,6 persen terhadap wilayah dengan risiko deforestasi tinggi dan diberi pendampingan maksimal untuk pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” Madani mengatakan dalam siaran persnya.

Teguh juga menambahkan bahwa, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang diberi mandat untuk mengelola dana tersebut pun harus segera memastikan adanya perwakilan multi pihak dalam struktur tata kelolanya –  termasuk masyarakat sipil dan masyarakat adat/lokal –  agar program-program pengurangan deforestasi dan degradasi yang dijalankan betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi komunitas.

“Untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam Kemitraan tersebut, berbagai kebijakan korektif yang sangat penting…harus dilanjutkan dan lebih diperkuat lagi karena meskipun deforestasi Indonesia telah berkurang, angka tersebut masih berada di atas ambang batas untuk mencapai komitmen iklim Indonesia,” demikian Manager Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani berkelanjutan Anggalia Putri Permatasari, mengatakan.

Dikutip dalam siaran pers yang sama, Ia mencontohkan  penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, penundaan dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit, perhutanan sosial – termasuk pengakuan hutan adat -, penyusunan peta jalan untuk mencapai komitmen iklim (Roadmap NDC), serta implementasi peraturan perlindungan ekosistem gambut.

“Indonesia masih memiliki PR cukup besar untuk memenuhi komitmen dan target yang telah ditetapkannya sendiri. Belum lagi tantangan atau bahkan ancaman yang datang dari upaya legislasi yang berisiko melemahkan aturan perlindungan hutan dan lingkungan untuk kepentingan investasi, yakni RUU Cipta Kerja, yang berpotensi membuat Indonesia gagal mencapai komitmen iklimnya,” tutur Anggalia Putri Permatasari.

Baca lebih banyak tulisan mengenai deforestasi.
Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This