The Forest Scribe

Data dan Informasi Hutan Indonesia Perlu Didefinisikan Bersama: Madani

Foto: Markus Ungar, Pixabay

Sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan mengatakan terdapat berbagai data dan informasi berbeda mengenai status dan kondisi hutan di Indonesia, karenanya, semua yang berkepentingan perlu duduk bersama menemukan data dan informasi yang dapat disetujui bersama.

“Beberapa lembaga yang memiliki perhatian mengenai isu ini dan memiliki data serta kesimpulan yang berbeda perlu duduk bersama dan membuka panel metodologi serta sumber data masing-masing agar publik dapat memperoleh informasi yang lebih jernih terkait status dan kondisi hutan Indonesia terkini,” demikian Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan.

Dalam sebuah studinya mengenai data data dan informasi terkait hutan Indonesia Madani menyandingkan definisi hutan, deforestasi, degradasi, metodologi perhitungan deforestasi, dan angka deforestasi dari beberapa lembaga, serta menyoroti poin-poin pertentangan (Poin Pertentangan) dari berbagai lembaga tersebut.

Data dan informasi yang dikaji berasal dari antara lain Food and Agriculture Organization (FAO), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan beberapa lembaga masyarakat sipil (CSO), demikian Madani mengatakan dalam sebuah pernyataannya yang diperoleh Senin (19/10).

Selain penting untuk mendapatkan data dan informasi yang jernih mengenai hutan di Indonesia, usaha ini juga akan dapat menilai keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi secara lebih objektif, ujar Madani.

Berbagai pertentangan yang ada mencakup antara lain batas minimal tutupan tajuk untuk dapat dikatakan sebagai hutan, yakni antara 10 persen dan 30 persen, pengkategorian Hutan Tanaman ke dalam kategori kelas lahan hutan, serta dikotomi hutan alam menjadi hutan alam primer dan sekunder di mana perlindungan hutan alam sekunder lebih lemah dibandingkan hutan alam primer. 

Poin pertentangan lain adalah dikotomi hutan alam menjadi hutan alam primer dan sekunder dimana perlindungan hutan alam sekunder lebih lemah dibandingkan hutan alam primer, dan juga definisi hutan primer yang berbeda antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Global Forest Watch (GFW).

Dalam mendefinisikan deforestasi, beberapa lembaga masyarakat sipil menentang penggunaan istilah deforestasi netto yang menjadi penekanan dalam komunikasi publik pemerintah. 

Terkait angka deforestasi, angka deforestasi hutan alam versi KLHK dari tahun 2006-2018 jauh lebih rendah dibandingkan angka deforestasi hutan alam yang dipublikasikan oleh FWI (Forest Watch Indonesia

Terakhir, terdapat pertanyaan yang belum terjawab mengenai perbedaan definisi deforestasi hutan alam yang digunakan dalam Buku Deforestasi dengan definisi yang digunakan untuk menyusun Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+. 

Terdapat selisih yang cukup besar di antara angka deforestasi hutan alam hasil rekalkulasi KLHK dengan angka deforestasi hutan alam yang digunakan untuk menyusun FREL untuk REDD+.

Deforestasi hutan alam untuk FREL lebih tinggi dibandingkan dengan angka deforestasi hutan alam yang terdapat dalam Buku Deforestasi KLHK pada periode yang datanya tersedia dan bersinggungan, yaitu 2006-2009, .2009-2011, dan 2011-2012.

Baca lebih banyak tulisan oleh Bhimanto Suwastoyo.
Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This