The Forest Scribe

Ancaman Omnibus Law Bagi Lingkungan

Ilustrasi dampak Omnibus Law terhadap hutan
Foto: Maher Najm dari Flickr

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rancangan Omnibus Law yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI, berpotensi melemahkan perlindungan Lingkungan hidup pada sedikitnya 10 hal, seorang guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor mengatakan.

“Saya mengidentifikasi sepuluh perubahan pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpotensi dilemahkan,” Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, mengatakan dalam sebuah artikel yang diunggah ForestDigest.com pada Selasa 25 Februari 2019. Ia juga menjelaskan bahwa identifikasi itu didasarkan tafsir pribadinya atas teks RUU Cipta Kerja.

Hal pertama yang dapat melemahkan perlindungan lingkungan adalah tidak dipersyaratkannya alagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan izin penyelenggaraan usaha, seperti tertera dalam pasal 1 angka 22.

Pasal 1 angka 35 tentang kewajiban industri mendapatkan izin lingkungan juga dihapus dan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Sembilan kriteria usaha yang berdampak penting juga dihapus pada pasal dan angka yang sama.

Baca juga: WALHI Menolak Dua RUU Omnibus Law, Minta Pemerintah Menaati TAP MPR IX/2001

Dalam perubahan pasal 24, selain menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat, pemerintah juga bisa melakukan sendiri uji kelayakan lingkungan hidup, yang didasarkan pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), untuk menentukan kelayakan lingkungan hidup dalam penerbitan izin berusaha, unjuk Hariadi.

Bila perubahan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja dikabulkan, maka pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang terpengaruh, seperti yang diatur dalam pasal 26 UU nomor 23 tahun 2009 tidak lagi akan diizinkan terlibat dalam penyusunan Amdal. Penyusunannya hanya akan mengizinkan melibatkan masyarakat yang terdampak saja.

Omnibus Law juga akan menghapuskan pasal 29, 30, dan 31 mengenai Komisi Penilai Amdal. Untuk kegiatan yang wajib memenuhi standar UKL-UPL, pemerintah pusat langsung menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan pernyataan kesanggupan korporasi mengelola lingkungan hidup.

Penegasan bahwa kelayakan lingkungan hidup harus diakses dengan mudah oleh masyarakat, seperti diamanatkan dalam pasal 39 juga tidak akan diperlukan lagi.

Perubahan Bab XII pasal 72 hingga 75 akan berakibat bahwa pengawasan dan sanksi administratif seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan dengan mengubah pasal 76. Delegasi kepada peraturan pemerintah hanya akan berisi tata cara pengenaan sanksi tersebut.

“Tak ada celah atau pintu masuk bagi warga negara menggugat lembaga lain yang merusak lingkungan seperti tercantum dalam pasal 93 UUPPLH, sebagai konsekuensi dihapusnya izin lingkungan,” tulis Hariadi.

Rancangan Omnibus Law adalah satu dari lima rancangan serupa yang direncanakan pemerintah untuk mempermudah investasi di Indonesia.

Kelapa sawit? Kunjungi The Palm Scribe.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Share This